PALANGKA RAYA SEMAKIN KEREN – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan modern, Pemerintah Kota Palangka Raya terus berbenah dalam penguatan sistem kearsipan. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Kota Palangka Raya, Jumat (25/4/2025), di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Palangka Raya melalui Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Andjar Hari Poernomo, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai tulang punggung administrasi pemerintahan yang efektif.
“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen. Ia adalah memori institusi, bukti akuntabilitas, dan fondasi dalam pengambilan keputusan strategis. Karena itu, pengarsipan harus dilihat sebagai prioritas, bukan sekadar kewajiban administratif,” ujar Andjar.
Andjar juga menyampaikan perkembangan menggembirakan dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) Kota Palangka Raya yang terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai NHPK Kota Palangka Raya tercatat sebesar 27,79 (kategori sangat kurang), naik drastis menjadi 63,29 (kategori baik) pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 66,24 (kategori baik).
“Capaian ini merupakan hasil nyata dari komitmen kolektif perangkat daerah dalam memperbaiki sistem dan kinerja kearsipan. Namun, kita belum boleh berpuas diri. Masih banyak ruang untuk penguatan, khususnya dari sisi integrasi sistem dan pendanaan,” lanjutnya.
Dalam forum ini, seluruh perangkat daerah diharapkan mampu melihat pengawasan kearsipan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi, bukan sebagai beban administratif semata. Menurut Andjar, kearsipan yang dikelola secara profesional akan memberikan manfaat jangka panjang dalam peningkatan pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta perlindungan hukum bagi penyelenggara pemerintahan.
Ia juga mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang memadai agar pengelolaan arsip tidak sekadar berjalan normatif, tetapi benar-benar berdampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Dispursip Kota Palangka Raya, melalui tim teknisnya menekankan bahwa PKPKT tahun ini diarahkan pada penguatan pengawasan internal, digitalisasi arsip, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip di setiap instansi.
Dengan semangat kolaboratif, Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk terus membangun ekosistem kearsipan yang tangguh, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk tantangan era digitalisasi.
“Melalui Rakor ini, kita satukan langkah agar pengelolaan arsip menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi yang mendukung visi Palangka Raya sebagai kota yang modern, berdaya saing, dan unggul dalam tata kelola,” pungkas Andjar.
